Jakarta (ANTARA) - Direktur IPI Karyono Wibowo menilai ada empat langkah mewujudkan Pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil sehingga tidak terjadi delegitimasi terhadap pemilu.
Pertama menurut dia, penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan independen.
"Kedua, sikap kedewasaan peserta pemilu untuk melaksanakan, memelihara dan merawat nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi konsesnsus bersama," kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi publik bertajuk "Potensi Delegitimasi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi" yang digelar Indonesian Publik Institute di Hotel Ibis Budget, Jakarta Pusat, Rabu.
Karyono menjelaskan poin ketiga, diperlukan ketaatan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dan keempat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran pemilu secara adil.
Menurut Karyono, pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang diharapkan seluruh rakyat jauh panggang dari api.
Hal itu menurut dia karena atmosfir politik menjelang pemilu serentak 2019 masih diwarnai berbagai persoalan yang bisa mengancam masa depan demokrasi.
"Itu dapat dilihat dari maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA masih menjejali ruang publik sejak awal kampanye hingga saat ini," ujarnya.
Di sisi lain menurut dia, telah berkembang opini yang membentuk persepsi publik seolah ada kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Karyono mencontohkan opini tentang kecurangan pemilu dibangun atas adanya kecurigaan tentang berbagai peristiwa dari mulai isu DPT ganda, KTP Elektronik tercecer, kotak suara terbuat dari kardus, isu 7 kontainer surat suara tercoblos, hingga isu mobilisasi warga negara asing untuk memilih.
"Selain itu opini tentang ketidaknetralan aparat sipil negara, TNI/POLRI dan kepala daerah seolah memperkuat adanya dugaan kecurangan pemilu," katanya.
Dalam diskusi tersebut, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menjelaskan dari beberapa fakta yang sudah terjadi, memang ada upaya delegitimasi pemilu.
Hal itu menurut dia terlihat akan dilakukan oleh kelompok yang memang tidak siap dalam berdemokrasi.
"Fakta-fakta berupa narasi yang intinya bahwa kelompok tersebut pasti menang, kecuali dicurangi. Narasi lain yang menyusul adalah akan menggeruduk KPU, yang secara langsung sudah mengajak melakukan kekerasan jika kelompok mereka kalah," ujarnya.
Sebelum narasi tersebut muncul menurut dia, upaya delegitimasi pemilu 2019 sudah didahului dengan berbagai hoaks yang mendeskreditkan KPU dan Bawaslu.
Hoax tersebut antara lain menurut dia adanya tujuh kontainter surat suara yang sudah tercoblos, warga asing dikerahkan untuk mencoblos, dan yang terbaru adalah hoaks tentang petugas yang akan mengganti kotak suara hasil pemungutan suara.
Untuk mencegah upaya delegitimasi pemilu tersebut, dia menjelaskan bahwa adalah tugas utama penyelenggara pemilu yang diemban KPU dan Bawaslu harus dijalankan dengan baik dan benar.
Pertama menurut dia, penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan independen.
"Kedua, sikap kedewasaan peserta pemilu untuk melaksanakan, memelihara dan merawat nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi konsesnsus bersama," kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi publik bertajuk "Potensi Delegitimasi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi" yang digelar Indonesian Publik Institute di Hotel Ibis Budget, Jakarta Pusat, Rabu.
Karyono menjelaskan poin ketiga, diperlukan ketaatan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dan keempat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran pemilu secara adil.
Menurut Karyono, pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang diharapkan seluruh rakyat jauh panggang dari api.
Hal itu menurut dia karena atmosfir politik menjelang pemilu serentak 2019 masih diwarnai berbagai persoalan yang bisa mengancam masa depan demokrasi.
"Itu dapat dilihat dari maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA masih menjejali ruang publik sejak awal kampanye hingga saat ini," ujarnya.
Di sisi lain menurut dia, telah berkembang opini yang membentuk persepsi publik seolah ada kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Karyono mencontohkan opini tentang kecurangan pemilu dibangun atas adanya kecurigaan tentang berbagai peristiwa dari mulai isu DPT ganda, KTP Elektronik tercecer, kotak suara terbuat dari kardus, isu 7 kontainer surat suara tercoblos, hingga isu mobilisasi warga negara asing untuk memilih.
"Selain itu opini tentang ketidaknetralan aparat sipil negara, TNI/POLRI dan kepala daerah seolah memperkuat adanya dugaan kecurangan pemilu," katanya.
Dalam diskusi tersebut, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menjelaskan dari beberapa fakta yang sudah terjadi, memang ada upaya delegitimasi pemilu.
Hal itu menurut dia terlihat akan dilakukan oleh kelompok yang memang tidak siap dalam berdemokrasi.
"Fakta-fakta berupa narasi yang intinya bahwa kelompok tersebut pasti menang, kecuali dicurangi. Narasi lain yang menyusul adalah akan menggeruduk KPU, yang secara langsung sudah mengajak melakukan kekerasan jika kelompok mereka kalah," ujarnya.
Sebelum narasi tersebut muncul menurut dia, upaya delegitimasi pemilu 2019 sudah didahului dengan berbagai hoaks yang mendeskreditkan KPU dan Bawaslu.
Hoax tersebut antara lain menurut dia adanya tujuh kontainter surat suara yang sudah tercoblos, warga asing dikerahkan untuk mencoblos, dan yang terbaru adalah hoaks tentang petugas yang akan mengganti kotak suara hasil pemungutan suara.
Untuk mencegah upaya delegitimasi pemilu tersebut, dia menjelaskan bahwa adalah tugas utama penyelenggara pemilu yang diemban KPU dan Bawaslu harus dijalankan dengan baik dan benar.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
