counter

Mahyudin : Pemilu perwujudan kedaulatan di tangan rakyat

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta
Mahyudin saat sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri) di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa. (6/3/2019) (Humas MPR)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemilu merupakan perwujudan kedaulatan di tangan rakyat, untuk itu masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu.

"Jadi harapan kami semua masyarakat yang memiliki hak pilih datang ke TPS. Jangan Golput, karena masa depan bangsa ada di tangan rakyat semua," kata Mahyudin seusai memberi pengarahan dan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa, demikian siaran pers yang diterima Antara.

Mengenai kekhawatiran terjadinya politik uang, Mahyudin menegaskan, itu adalah tugas Panwaslu untuk mengawasinya. "Panwaslu harus menguasai persoalan pemilu. Potensi terjadinya money politic harus diawasi dengan benar," kata Mahyudin.

Untuk mencegah terjadinya politik uang menurut Mahyudin, hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. "Bagi siapa yang melakukan 'money politic', baik yang memberi maupun yang menerima harus dikenakan hukum yang sama," kata Mahyudin.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan soal hoax yang marak terjadi menjelang Pemilu 2019. Menurut Mahyudin, masyarakat semakin ke sini semakin cerdas, hoax tidak lagi ditanggapi oleh masyarakat. "Masyarakat sudah capek membaca yang begitu itu," ujarnya.

Lain halnya lima bulan lalu, orang masih senang-senangnya berbicara masalah calon. Tapi hari ini, kata Mahyudin, hoax sudah tak efektif lagi dan masyarakat sudah semakin cerdas, ujar Mahyudin. Ia juga secara tegas menyatakan bahwa hoax itu dilakukan oleh orang-orang jahat.

Mahyudin tolak mundur dari jabatan

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Menag jamin pendidikan agama tidak akan dihapus Sebelumnya

Menag jamin pendidikan agama tidak akan dihapus

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020 Selanjutnya

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020