Kupang, NTT (ANTARA) - KPU Nusa Tenggara Timur masih kekurangan logistik bilik suara sebanyak 5.117 buah untuk Pemilu serentak 2019 di daerah itu.
"Data terakhir menunjukkan masih ada kekurangan 5.117 bilik suara dari total kebutuhan bilik suara untuk NTT sebanyak 29.421 buah," kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Senin.
Ia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan logistik Pemilu berupa kotak suara dan bilik suara, untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu di provinsi berbasis kepulauan itu.
Selain bilik suara, NTT juga masih kekurangan 2.233 kotak suara dari total kebutuhan untuk seluruh daerah di NTT sebanyak 78.311 bilik suara.
Kekurangan logistik Pemilu tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota di wilayah itu.
"Khusus untuk logistik pemilu berupa kotak suara dan bilik suara, saat ini sedang dilakukan perakitan. Sebagian besar daerah sudah selesai melakukan perakitan, dan menemukan masih ada kekurangan," katanya.
Kekurangan logistik ini disebabkan karena kerusakan maupun pada kekurangan pada saat proses pengiriman.
Ia mengatakan, kekurangan logistik ini segera disampaikan ke KPU RI untuk proses pergantian.
Dohu berharap, paling lambat pekan kedua Maret 2019, kekurangan logistik ini sudah bisa dipenuhi.
"Data terakhir menunjukkan masih ada kekurangan 5.117 bilik suara dari total kebutuhan bilik suara untuk NTT sebanyak 29.421 buah," kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Senin.
Ia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan logistik Pemilu berupa kotak suara dan bilik suara, untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu di provinsi berbasis kepulauan itu.
Selain bilik suara, NTT juga masih kekurangan 2.233 kotak suara dari total kebutuhan untuk seluruh daerah di NTT sebanyak 78.311 bilik suara.
Kekurangan logistik Pemilu tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota di wilayah itu.
"Khusus untuk logistik pemilu berupa kotak suara dan bilik suara, saat ini sedang dilakukan perakitan. Sebagian besar daerah sudah selesai melakukan perakitan, dan menemukan masih ada kekurangan," katanya.
Kekurangan logistik ini disebabkan karena kerusakan maupun pada kekurangan pada saat proses pengiriman.
Ia mengatakan, kekurangan logistik ini segera disampaikan ke KPU RI untuk proses pergantian.
Dohu berharap, paling lambat pekan kedua Maret 2019, kekurangan logistik ini sudah bisa dipenuhi.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019