Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno meminta semua pihak untuk menahan diri terkait adanya Kartu identitas milik Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Cianjur yang mirip KTP elektronik yang membuat heboh masyarakat.
Ternyata kartu identitas tersebut memang KTP-e yang khusus dimiliki WNA yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sangat mirip dengan identitas WNI.
"Yah harus kita cermati jangan sampai ini pemilu yang diharapkan masyarakat dilakukan dengan jujur adil diciderai atau dicoreng oleh kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki KTP-e, yang akhirnya, dengan KTP-e itu bisa ikut mencoblos," kata Sandiaga di GOR Bulungan di Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut dia, yang lebih penting dari itu semua adalah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang harus berjalan jujur dan adil. Sandi meminta terkait hal ini untuk sama-sama jangan saling menyalahkan
Pemerintah diminta memperhatikan dengan seksama agar pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019, hanya dilakukan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan.
"Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut. Pastikan pemilu ini jujur adil. Dan kita pastinya menjunjung tinggi netralitas penyelenggara pemilu, jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu," kata Sandiaga menegaskan.
Dia juga mengimbau kepada pendukungnya untuk selalu menyampaikan dan menjaga kesejukan dalam setiap kampanye. Sandiaga tidak ingin pendukungnya keluar dari tema kampanye selain sektor ekonomi. Dan jangan sampai menyerang pihak sebelah.
Dia selalu mengingatkan kalau Pilpres ini harus dirajut dengan kebangsaan, jaga keberagaman, dan kalau ada aspirasi itu sampaikan dengan baik. Serta tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menyebarkan ujaran-ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan.
Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT
Baca juga: Dirjen Dukcapil: Sejak 2014 WNA kriteria tertentu wajib miliki KTP elektronik
Ternyata kartu identitas tersebut memang KTP-e yang khusus dimiliki WNA yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sangat mirip dengan identitas WNI.
"Yah harus kita cermati jangan sampai ini pemilu yang diharapkan masyarakat dilakukan dengan jujur adil diciderai atau dicoreng oleh kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki KTP-e, yang akhirnya, dengan KTP-e itu bisa ikut mencoblos," kata Sandiaga di GOR Bulungan di Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut dia, yang lebih penting dari itu semua adalah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang harus berjalan jujur dan adil. Sandi meminta terkait hal ini untuk sama-sama jangan saling menyalahkan
Pemerintah diminta memperhatikan dengan seksama agar pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019, hanya dilakukan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan.
"Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut. Pastikan pemilu ini jujur adil. Dan kita pastinya menjunjung tinggi netralitas penyelenggara pemilu, jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu," kata Sandiaga menegaskan.
Dia juga mengimbau kepada pendukungnya untuk selalu menyampaikan dan menjaga kesejukan dalam setiap kampanye. Sandiaga tidak ingin pendukungnya keluar dari tema kampanye selain sektor ekonomi. Dan jangan sampai menyerang pihak sebelah.
Dia selalu mengingatkan kalau Pilpres ini harus dirajut dengan kebangsaan, jaga keberagaman, dan kalau ada aspirasi itu sampaikan dengan baik. Serta tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menyebarkan ujaran-ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan.
Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT
Baca juga: Dirjen Dukcapil: Sejak 2014 WNA kriteria tertentu wajib miliki KTP elektronik
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
