pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

KPU Bangka Barat sosialisasi pemilih kelompok disabilitas

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Ilustrasi - memasukkan kertas suara saat mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu). (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)
Muntok, Babel (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi kepada pemilih kelompok disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

"Kelompok disabilitas jumlahnya memang tidak terlalu banyak, namun kami harapkan mereka tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan pencoblosan," kata Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat, Yulizar di Muntok, Jumat.

Sosialisasi yang diberikan petugas penyelenggara tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman pentingnya memilih dan memilih cermat yaitu dengan memilih para calon pemimpin yang bisa membawa aspirasi kelompok disabilitas.

Selain memberikan pemahaman pentingnya berperan serta dalam pesta demokrasi, para peserta juga mendapatkan simulasi tata cara pemungutan suara di TPS.

"Para penyandang disabilitas nantinya pada saat pencoblosan bisa meminta tolong kepada petugas jika mengalami kesulitan," ujarnya.

Selain memberikan sosialisasi kepada para pemilih kelompok disabilitas, pada kesempatan itu pihaknya juga mengundang peserta dari pemilih kelompok perempuan dan pemilih pemula.

Penggencaran sosialisasi kepada sejumlah kelompok tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

"Partisipasi pemilih kami targetkan bisa mencapai lebih dari 75 persen dari sebanyak 128.717 pemilih di Kabupaten Bangka Barat," katanya.

 
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Survei IndEX: elektabilitas PDIP turun Sebelumnya

Survei IndEX: elektabilitas PDIP turun

Demokrat serahkan keputusan soal koalisi kepada Prabowo Selanjutnya

Demokrat serahkan keputusan soal koalisi kepada Prabowo