TNI tak lakukan pemetaan kerawanan Pemilu 2019

Bawaslu, KPU, Kemendagri deklarasikan netralitas Pemilu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi (kiri) berbincang dengan Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Munir (kedua kanan), Redaktur Pelaksana Saptono (ketiga kanan) dan Budi Setiawanto saat berkunjung ke kantor LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Dalam kunjungannya itu Kapuspen TNI menyatakan restrukturisaasi TNI tidak akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI karena telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia tidak melakukan pemetaan kerawanan Pemilu 2019, namun peta kerawanan mengikuti data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita (TNI) tak melakukan pemetaan kerawanan geografis mana saja daerah yang rawan terhadap faktor keamanan Pemilu," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi saat berkunjung ke Kantor Perum LKBN Antara, Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungannya itu, Kapuspen TNI diterima langsung oleh Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Munir, Redpel I Budi Setiawanto dan Redpel III Saptono di ruang rapat lantai 19.

TNI menggunakan data dari Bawaslu dan KPU karena mereka yang melakukan penelitian daerah mana saja yang rawan terhadap keamanan Pemilu 2019.

"Titik kritis keamanan Pemilu adalah pada saat pencoblosan 17 April 2019," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapuspen TNI kembali menegaskan TNI bersikap netral dan siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu nanti.

"TNI harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis. Ini sudah sering ditegaskan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto," kata Sisriadi.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Bawaslu Purworejo sosialisasi antipolitik uang di pasar Sebelumnya

Bawaslu Purworejo sosialisasi antipolitik uang di pasar

KPU Sulteng antisipasi potensi masalah penghitungan suara Selanjutnya

KPU Sulteng antisipasi potensi masalah penghitungan suara