pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

PAN: lima sekjen parpol koalisi Prabowo-Sandi intensif bertemu

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Sekjen PAN Eddy Soeparno di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu. (Rangga Jingga)
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan lima sekjen partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sandi intensif bertemu jelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, terakhir bertemu pada Selasa (19/2) malam.

"Pada Selasa (19/2) ada beberapa hal yang dibahas, pertemuan dihadiri Prabowo, Amien Rais, Zulkifli Hasan dan lima sekjen parpol koalisi karena sudah lama tidak berkumpul dan tidak bertemu," kata Eddy di Jalan Daksa 1, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas intensif, pertama masalah pelaksanaan pemilu yang semakin dekat pada 17 April 2019 seperti memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua menurut dia, membahas secara internal mengenai penempatan saksi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena terdapat 880 ribu TPS dan di wilayah Pulau Jawa ada 450 ribu TPS.

"Dan itu yang kita bahas secara intensif bagaiamana saksi itu kemudian akan kita tempatkan dan kita berikan pembekalan setelah rekrutmen," ujarnya.

Ketiga menurut dia, membahas mengenai debat Pilpres 2019 putaran ketiga yaitu antar cawapres pada 17 Maret mendatang, membahas pembekalan yang akan diberikan kepada Sandiaga Uno menghadapi debat.

Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi akan memberikan pembekalan mengenai isu-isu yang akan dibahas nanti, supaya yang bersangkutan tidak hanya bicara umum secara strategi, tetapi teknis dan aplikatif. 

"Saya pikir itu yang dicari masyarakat karena cawapres kita praktisi usaha, keuangan dan lain lain maka kami berkeyakinan bahwa cawapres kami sangat mampu untuk bisa dalam memberikan masukan dan jawaban dan pandangan yang deskriptif dan detail terkait hal ini," katanya.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
BPN tidak tegas soal pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM berat Sebelumnya

BPN tidak tegas soal pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM berat

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten