Pamekasan, Jawa Timur (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu Pamekasan merekrut sebanyak 3.133 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Pamekasan, Abdullah Saidi, di Pamekasan, Kamis, jumlah pengawas sebanyak 3.133 orang itu, sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. "Masing-masing TPS akan diawasi satu orang pengawas dan pendaftaran rekrutmen pengawas ini hingga kini masih berlangsung," katanya.
Menurut Saidi, para pengawas TPS itu nantinya akan mulai melakukan tugas-tugas pengawasan di lapangan sejak H-23 pelaksanaan pemungutan suara, hingga H+7. "Jadi, mereka ini akan membantu tugas-tugas Bawaslu di lapangan, mengingat jumlah personel Bawaslu sangat terbatas," kata dia.
Ia berharap dengan ada pengawas TPS itu, maka berbagai jenis pelanggaran bisa ditekan, sehingga pesta demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 nanti benar-benar sesuai harapan.
"Pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan transparan adalah cita ideal yang kita harapkan bersama," kata Abdullah Saidi menjelaskan.
Selain merekrut pengawas TPS di 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Bawaslu juga mendorong semua elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. "Pengawasan partisipatif ini merupakan jenis pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau bisa disebut juga pengawasan mandiri," kata Saidi.
Semua elemen masyarakat seperti organisasi kepemudaan dan organisasi profesi, bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Salah satu elemen masyarakat yang telah menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif adalah insan pers yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia Pamekasan.
"Tentunya pola pengawasannya adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai jurnalis. Kan pers juga sebagai lembaga kontrol," katanya.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Pamekasan, Abdullah Saidi, di Pamekasan, Kamis, jumlah pengawas sebanyak 3.133 orang itu, sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. "Masing-masing TPS akan diawasi satu orang pengawas dan pendaftaran rekrutmen pengawas ini hingga kini masih berlangsung," katanya.
Menurut Saidi, para pengawas TPS itu nantinya akan mulai melakukan tugas-tugas pengawasan di lapangan sejak H-23 pelaksanaan pemungutan suara, hingga H+7. "Jadi, mereka ini akan membantu tugas-tugas Bawaslu di lapangan, mengingat jumlah personel Bawaslu sangat terbatas," kata dia.
Ia berharap dengan ada pengawas TPS itu, maka berbagai jenis pelanggaran bisa ditekan, sehingga pesta demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 nanti benar-benar sesuai harapan.
"Pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan transparan adalah cita ideal yang kita harapkan bersama," kata Abdullah Saidi menjelaskan.
Selain merekrut pengawas TPS di 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Bawaslu juga mendorong semua elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. "Pengawasan partisipatif ini merupakan jenis pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau bisa disebut juga pengawasan mandiri," kata Saidi.
Semua elemen masyarakat seperti organisasi kepemudaan dan organisasi profesi, bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Salah satu elemen masyarakat yang telah menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif adalah insan pers yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia Pamekasan.
"Tentunya pola pengawasannya adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai jurnalis. Kan pers juga sebagai lembaga kontrol," katanya.
Pewarta: Abdul Aziz
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
