Ambon (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya merekrur 55 relawan demokrasi (relasi) melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis.
"Rekrutmen melalui seleksi ekstra ketat telah dilakukan pada beberapa waktu lalu dan tinggal pelantikan saja," kata Ketua Komisi Penggalangan Pemilu KPU MBD, Aner Leunufna dikonfimasi dari Ambon, Senin.
Dia mengatakan, "relasi" dibutuhkan sebagai mitra KPU Maluku Barat Daya yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dengan wilayahnya berupa pulau - pulau sehingga saat ini dihadapkan kondisi cuaca ekstrem.
Apalagi, sebanyak 52.511 pemilih tersebar di 17 kecamatan dengan 118 desa dan 257 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi bisa dibayangkan sulitnya wilayah kerja KPU MBD yang harus menjangkau daerah tersulit yakni Kecamatan Wetar Barat sebagai batas dengan negara tetangga Timor Leste maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Aner.
Dia mengakui, tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019 lebih berat, karena semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS.
Karena itu, membutuhkan kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di TPS.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah dalam Pemilu pada 17 April 2019.
Aner mengemukakan, program "relasi" merupakan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.
Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya.
Relasi menjadi mitra KPU dalam melaksanakan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.
"Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal," tutur Aner.
Program relasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet dan relawan demokrasi.
"Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya," ujar Aner.
Program relasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pada akhirnya relasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya," tegas Aner.
Baca juga: KPU Medan rekrut penyandang disabilitas sebagai Relawan Demokrasi
Baca juga: Relawan demokrasi upaya tingkatkan partisipasi pemilih
"Rekrutmen melalui seleksi ekstra ketat telah dilakukan pada beberapa waktu lalu dan tinggal pelantikan saja," kata Ketua Komisi Penggalangan Pemilu KPU MBD, Aner Leunufna dikonfimasi dari Ambon, Senin.
Dia mengatakan, "relasi" dibutuhkan sebagai mitra KPU Maluku Barat Daya yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dengan wilayahnya berupa pulau - pulau sehingga saat ini dihadapkan kondisi cuaca ekstrem.
Apalagi, sebanyak 52.511 pemilih tersebar di 17 kecamatan dengan 118 desa dan 257 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi bisa dibayangkan sulitnya wilayah kerja KPU MBD yang harus menjangkau daerah tersulit yakni Kecamatan Wetar Barat sebagai batas dengan negara tetangga Timor Leste maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Aner.
Dia mengakui, tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019 lebih berat, karena semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS.
Karena itu, membutuhkan kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di TPS.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah dalam Pemilu pada 17 April 2019.
Aner mengemukakan, program "relasi" merupakan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.
Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya.
Relasi menjadi mitra KPU dalam melaksanakan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.
"Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal," tutur Aner.
Program relasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet dan relawan demokrasi.
"Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya," ujar Aner.
Program relasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pada akhirnya relasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya," tegas Aner.
Baca juga: KPU Medan rekrut penyandang disabilitas sebagai Relawan Demokrasi
Baca juga: Relawan demokrasi upaya tingkatkan partisipasi pemilih
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
