counter

Ma'ruf Amin puji Jokowi bebaskan Baasyir karena kemanusiaan

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta
Ustadz Abubakar Ba'asyir. (Foto; Istimewa)
Jakarta (ANTARA News) - Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, memuji langkah Presiden Jokowi yang memutuskan membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir dari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, karena pertimbangan kemanusiaan.

"Saya memuji  langkah Pemerintah, terutama keputusan Pak Jokowi yang memiliki visi kemanusiannya sangat tinggi," kata Kiai Ma'ruf Amin di sela kegiatan Istighotsah bersama ulama dan warga di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (18/1), seperti dikutip melalui siaran persnya.

Menurut Kiai Ma'ruf, Presiden Joko Widodo sangat peduli terhadap kondisi Abu Bakar Baasyir yang usianya sudah sangat lanjut, yakni 81 tahun, masih menjalani masa hukuman 15 tahun penjara.

"Ustdaz Baasyir sudah sangat tua, sudah uzur, dan sudah sakit-sakitan. Presiden Jokowi memutuskan membebaskan Ustadz Baasyir dengan pertimbangan kemanusiaan, tapi berdasarkan  landasan hukum yang benar," katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (non-aktif) ini menambahkan, dirinya tahu benar bagaimana Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir.

"Saya tahu, beliau punya kemauan dan keinginan untuk itu. Bahkan bukan hanya membebaskan, beliau juga ingin merawat Abu Bakar Baasyir. Ini sisi kemanusiaan luar biasa dari seorang pemimpin negara," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan dibebaskannya Ustadz Abubakkar Ba’ayir karena sudah menjalani lebih dari separuh masa hukuman 15 tahun, dan sudah menginjak usia 81 tahun.

Hal tersebut dikatakan kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat siang.




 

Sambutan sholawat badar untuk Ma'ruf Amin

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Akademisi: belum ada terobosan pemberantasan korupsi Sebelumnya

Akademisi: belum ada terobosan pemberantasan korupsi

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020 Selanjutnya

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020