Prabowo: terorisme dikirim dari negara lain

BPN kirim surat kepada KPU-Bawaslu
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa terorisme di Indonesia dikirim dari negara lain.

Prabowo menceritakan bahwa dirinya bersama Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritiman membentuk pasukan antiteror.

"Jadi, waktu saya masih muda, saya spesialisasinya di bidang antiteror, saya yang bentuk bersama Luhut Binsar Panjaitan pasukan antiteror yang pertama. Jadi, saya mengerti saya paham masalahnya adalah karena pengalaman saya itu. Saya mengetahui bahwa sering kali terorisme ini  dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar," kata dia saaat debat perdana calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam.

Ia juga menyatakan tidak setuju jika teroris seolah-olah adalah orang Islam.

"Seolah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar, jadi bahwa stigmasisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis malam menggelar debat perdana debat calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum 2019.

Debat diikuti oleh pasangan calon no urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti dan Ahli Tata Negara Margarito Kamis.
Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Jokowi: Laporkan akan saya perintahkan tindak tegas pelaku persekusi Sebelumnya

Jokowi: Laporkan akan saya perintahkan tindak tegas pelaku persekusi

Polres Jember tindak tegas pengganggu rekap suara di PPK Selanjutnya

Polres Jember tindak tegas pengganggu rekap suara di PPK