Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memandang posisi Jokowi selaku capres petahana memiliki beban lebih besar dalam debat dibandingkan dengan Prabowo Subianto.
"Jika dilihat secara obyektif, Jokowi punya beban lebih besar jika bicara tentang korupsi, dibandingkan Prabowo," kata Donal di Jakarta, Senin.
Donal mengatakan dalam debat nanti, Jokowi memiliki peran ganda, yakni sebagai petahana dan seorang capres.
Sebagai seorang petahana Jokowi harus menjelaskan apa yang telah dilakukannya dalam konteks pemberantasan korupsi. Di sisi lain Jokowi harus menjelaskan apa yang akan dilakukannya selaku capres.
Sementara Prabowo, kata Donal, bebas berimprovisasi tentang hal-hal yang akan dilakukannya kedepan.
"Pak Prabowo bebas berjanji menyelesaikan kasus Novel Baswedan dalam 30 hari," kata dia mencontohkan.
Dari sisi janji politik, kata Donal, pemerintahan Jokowi juga menyisakan pertanyaan publik, atas janjinya memperbesar anggaran KPK.
"Dulu di Pilpres 2014, Jokowi dalam kampanyenya berjanji menaikkan anggaran KPK. Tapi sampai sekarang itu justru tidak terlaksana," ujar dia.
Dia juga menilai Jokowi akan terbebani jika harus menjawab penuntasan kasus Novel Baswedan. Meskipun beberapa hari lalu Polri telah merespon kasus itu dengan membentuk tim gabungan, namun menurutnya, sulit bagi publik menghindari asumsi bahwa pembentukan tim tidak berkaitan dengan debat capres.
"Walau kita mendukung tim itu sejak awal, tapi tidak direspon jauh-jauh hari sejak kasus Novel bergulir. Diresponnya justru beberapa hari menjelang debat," ujar dia.
"Jika dilihat secara obyektif, Jokowi punya beban lebih besar jika bicara tentang korupsi, dibandingkan Prabowo," kata Donal di Jakarta, Senin.
Donal mengatakan dalam debat nanti, Jokowi memiliki peran ganda, yakni sebagai petahana dan seorang capres.
Sebagai seorang petahana Jokowi harus menjelaskan apa yang telah dilakukannya dalam konteks pemberantasan korupsi. Di sisi lain Jokowi harus menjelaskan apa yang akan dilakukannya selaku capres.
Sementara Prabowo, kata Donal, bebas berimprovisasi tentang hal-hal yang akan dilakukannya kedepan.
"Pak Prabowo bebas berjanji menyelesaikan kasus Novel Baswedan dalam 30 hari," kata dia mencontohkan.
Dari sisi janji politik, kata Donal, pemerintahan Jokowi juga menyisakan pertanyaan publik, atas janjinya memperbesar anggaran KPK.
"Dulu di Pilpres 2014, Jokowi dalam kampanyenya berjanji menaikkan anggaran KPK. Tapi sampai sekarang itu justru tidak terlaksana," ujar dia.
Dia juga menilai Jokowi akan terbebani jika harus menjawab penuntasan kasus Novel Baswedan. Meskipun beberapa hari lalu Polri telah merespon kasus itu dengan membentuk tim gabungan, namun menurutnya, sulit bagi publik menghindari asumsi bahwa pembentukan tim tidak berkaitan dengan debat capres.
"Walau kita mendukung tim itu sejak awal, tapi tidak direspon jauh-jauh hari sejak kasus Novel bergulir. Diresponnya justru beberapa hari menjelang debat," ujar dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
