Jakarta (ANTARA News) - Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralannya," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu.
Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat beberapa waktu lalu, kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak karena acara itu berlangsung tertutup.
"Ini persoalannya Anies di dalam acara partai yang tertutup, bukan terbuka," tuturnya.
Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Dia tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.
"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apapun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat.
"Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari," kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1).
Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari.
Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan hal itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan karena banyaknya kesibukan di Jakarta.
"Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi. Jadi, tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," kata Gubernur.
Dijelaskannya pertanyaan adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center yang pada waktu itu Anies memberikan sambutan.
"Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan," kata Anies.
Baca juga: Bawaslu Malut janji tindak Panwaslu tidak netral
Baca juga: Anies Baswedan hadiri panggilan Bawaslu
Baca juga: Bawaslu RI limpahkan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan ke daerah
"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralannya," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu.
Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat beberapa waktu lalu, kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak karena acara itu berlangsung tertutup.
"Ini persoalannya Anies di dalam acara partai yang tertutup, bukan terbuka," tuturnya.
Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Dia tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.
"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apapun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat.
"Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari," kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1).
Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari.
Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan hal itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan karena banyaknya kesibukan di Jakarta.
"Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi. Jadi, tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," kata Gubernur.
Dijelaskannya pertanyaan adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center yang pada waktu itu Anies memberikan sambutan.
"Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan," kata Anies.
Baca juga: Bawaslu Malut janji tindak Panwaslu tidak netral
Baca juga: Anies Baswedan hadiri panggilan Bawaslu
Baca juga: Bawaslu RI limpahkan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan ke daerah
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
