Jakarta (ANTARA News) - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, mengatakan, ditemukannya KTP elektronik yang tercecer di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan jual beli blanko KTP elektronik menimbulkan kecurigaan publik yang berpotensi kecurangan Pemilu 2019.
"Kejadian itu memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019," kata Taufik saat membuka Diskusi Publik Selasa-an Topic of the Week bertema "Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tema itu muncul seiring dengan isu aktual yang terjadi belakangan ini seperti 31 juta pemilih belum masuk DPT, jual beli blanko dan tercecernya e-KTP.
"Soal 31 juta pemilih, jangan-jangan di luar DP4. Sumber DPT itu kan DP4. Belum lagi ada ceceran KTP di mana-mana. Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka," papar Taufik.
Ketua DPD Gerindra DKI itu berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak ini.
"Enggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Saya kira jangan (ada kecurangan), kita mesti jaga ini," tuturnya.
Wakil Direktur Data dan Info Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, mengharapkan agar persoalan jual beli blanko KTP elektronik dan tercecernya KTP elektronik kedaluwarsa di Duren Sawit dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Menurut dia, tantangan pada pemilu kali ini yang paling mendasar adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) serta pengawalan secara cermat selama rekapitulasi hasil suara di masing-masing tingkatan.
"Kadang-kadang kita berpikir pemilu jujur dan adil itu saat di TPS, tapi ternyata di TPS ada PPS, PPK, itu semua harus dipantau. Pemilu jurdil enggak akan ada apa-apanya kalau penghitungan tidak baik," kata Iman.
Menurut dia, KPU harus jeli dengan kemungkinan masalah yang terjadi di TPS. Namun, pada saat ini KPU lebih dulu fokus terhadap masalah DPT.
Iman pun mendesak KPU untuk segera menetapkan DPT final untuk Pileg dan Pilpres 2019.
"DPT terakhir masih terdapat hal yang perlu kita antisipasi. Kami berharap cukuplah Desember ini (KPU tetapkan) DPT terakhir," ujarnya.
Politikus PKS itu meminta kepolisian untuk proaktif mengawal Pemilu 2019 khususnya di setiap TPS dan memastikan bahwa kotak suara yang ada di setiap TPS tidak berpindah tempat dan disalahgunakan
"Saya minta kepolisian untuk menjaga benar tempat kotak suara. Jangan sampai berpindah. Jangan sampai dimasuki orang-orang tidak bertanggung jawab. Apalagi kotak suara pakai kardus," tuturnya.
Selain Iman, pembicara lainnya dalam diskusi itu ialah Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, peneliti LIPI Siti Zuhro, Sekjen KIPP Kaka Suminta, dan Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati.
"Kejadian itu memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019," kata Taufik saat membuka Diskusi Publik Selasa-an Topic of the Week bertema "Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tema itu muncul seiring dengan isu aktual yang terjadi belakangan ini seperti 31 juta pemilih belum masuk DPT, jual beli blanko dan tercecernya e-KTP.
"Soal 31 juta pemilih, jangan-jangan di luar DP4. Sumber DPT itu kan DP4. Belum lagi ada ceceran KTP di mana-mana. Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka," papar Taufik.
Ketua DPD Gerindra DKI itu berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak ini.
"Enggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Saya kira jangan (ada kecurangan), kita mesti jaga ini," tuturnya.
Wakil Direktur Data dan Info Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, mengharapkan agar persoalan jual beli blanko KTP elektronik dan tercecernya KTP elektronik kedaluwarsa di Duren Sawit dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Menurut dia, tantangan pada pemilu kali ini yang paling mendasar adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) serta pengawalan secara cermat selama rekapitulasi hasil suara di masing-masing tingkatan.
"Kadang-kadang kita berpikir pemilu jujur dan adil itu saat di TPS, tapi ternyata di TPS ada PPS, PPK, itu semua harus dipantau. Pemilu jurdil enggak akan ada apa-apanya kalau penghitungan tidak baik," kata Iman.
Menurut dia, KPU harus jeli dengan kemungkinan masalah yang terjadi di TPS. Namun, pada saat ini KPU lebih dulu fokus terhadap masalah DPT.
Iman pun mendesak KPU untuk segera menetapkan DPT final untuk Pileg dan Pilpres 2019.
"DPT terakhir masih terdapat hal yang perlu kita antisipasi. Kami berharap cukuplah Desember ini (KPU tetapkan) DPT terakhir," ujarnya.
Politikus PKS itu meminta kepolisian untuk proaktif mengawal Pemilu 2019 khususnya di setiap TPS dan memastikan bahwa kotak suara yang ada di setiap TPS tidak berpindah tempat dan disalahgunakan
"Saya minta kepolisian untuk menjaga benar tempat kotak suara. Jangan sampai berpindah. Jangan sampai dimasuki orang-orang tidak bertanggung jawab. Apalagi kotak suara pakai kardus," tuturnya.
Selain Iman, pembicara lainnya dalam diskusi itu ialah Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, peneliti LIPI Siti Zuhro, Sekjen KIPP Kaka Suminta, dan Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
