"Rata-rata IKP nasional di angka 49, sedangkan Sumbar skornya 51,21 dan di Sumbar ada empat kabupaten yang IKP-nya di bawah nasional," katanya, saat rapat pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, di Hotel Pesona Alam Sangir, di Padang Aro, Minggu.
Empat kabupaten di Sumbar yang IKP-nya di bawah rata-rata nasional, yaitu Tanah Datar dengan skor 48,95, Solok Selatan 48,74, Padang Pariaman 47,46, dan Agam 47,34.
Sedangkan 15 kabupaten/kota lagi IKP-nya di atas nasional dan delapan daerah lagi di atas rata-rata provinsi, dengan yang tertinggi Pasaman Barat dengan skor 58,61.
Dia menjelaskan, IKP ini bisa saja berbalik kalau tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait partisipasi pengawasan sebagai upaya pencegahan.
Pemilu 2019, katanya pula, berbeda dengan yang sebelumnya sebab kali ini pemilihan DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI serta presiden sekaligus.
"Pemilihan presiden dan DPR sekaligus baru kali ini dilaksanakan, sehingga perlu dipetakan IKP sebagai antisipasi," katanya lagi.
Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 15 provinsi yang IKP-nya di atas rata-rata nasional, dan Sumbar berada di urutan ketiga dengan skor 51,21 di bawah Papua yang skornya mencapai 52,83 serta Yogyakarta 52,14.
Dia mengatakan, IKP untuk memetakan potensi yang mungkin terjadi di suatu daerah, sehingga bisa diambil langkah pencegahan serta penindakannya.
Upaya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, sehingga diperlukan pengawasan partisipatif oleh masyarakat secara aktif dalam mengawal integritas pelaksanaan Pemilu 2019.
Dia menyebutkan, dalam melakukan pengawasan pihaknya memetakan potensi pelanggaran masing-masing wilayah kerja.
Selain itu, menemukan tren pelanggaran, identifikasi dan pilih skala prioritas objek pengawasan dan mengambil dan susun kebijakan tentang fokus pengawasan.
Baca juga: 513 daerah rawan politik uang
Baca juga: Lombok Timur berindeks kerawanan pemilu tertinggi
Baca juga: KPU pelajari kerawanan Pemilu 2019 di DIY
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
