counter

Tingkat partisipasi Pemilu 2019 tertinggi setelah reformasi

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos. (ANTARA News/Sugiharto Purnama)
Jakarta (ANTARA) - Tingkat partisipasi pemilu serentak 2019 DKI Jakarta menjadi tingkat partisipasi tertinggi setelah reformasi.

"Tingkat partisipasi di DKI Jakarta mencapai 79,23 persen  pada Pemilu 2019," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos saat membuka Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil pemilu 2019 di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pengamat: Partisipasi pemilih jadi catatan positif Pemilu 2019

Baca juga: Rapat pleno rekapitulasi suara DPRD DKI "banjir" interupsi

Baca juga: Selisih 213.410 suara, pasangan Jokowi-Amin unggul di DKI Jakarta


Betty menjelaskan tingkat partisipasi sebelumnya dicapai pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahap pertama 2017 yang lalu sebesar 75,72 persen partisipasi sedangkan tingkat partisipasi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahap kedua 77,1 persen.

Sebelumnya, pada Pemilu 2019 yang lalu KPU DKI Jakarta mengesahkan 7.761.598 pemilih daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap ketiga (DPTHP-3) untuk 29.010 TPS. Pemilih itu tersebar di Jakarta Pusat 809.975 pemilih, Jakarta Utara 1.253.753 pemilih, Jakarta Timur 2.246.279 pemilih, Jakarta Selatan 1.694.316 pemilih, Jakarta Barat 1.738.262 pemilih, dan Kepulauan Seribu 19.013 pemilih.

Sedangkan DPTb DKI Jakarta disahkan sebanyak 13.503 pemilih tersebar di 53 TPS. Pemilih DPTb tersebar di Jakarta Pusat 2.422 pemilih, Jakarta Timur 7.897 pemilih, Jakarta Selatan 1.352 pemilih, dan Kepulauan Seribu 1.832 pemilih.

Ombudsman sarankan Polri benahi SOP

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
KPU Kalbar gelar penetapan kursi Parpol dan calon terpilih Sebelumnya

KPU Kalbar gelar penetapan kursi Parpol dan calon terpilih

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta